Anggota Kelompok:
1.    Angga Dwi W                            (02)
2.    Bijak Cendekia                         (07)
3.    Dendi Rizky R                           (08)
4.    Harari Netanya T                       (15)
5.    Margarita Eka A                        (19)
6.    Melani Lailatul U.N.H                (20)
7.    Muhammad Mustakhid N         (21)
8.    Tito Kevin S                               (32)

Jepang 

B.    KEBIJAKAN POKOK MASA PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA
350 tahun lamanya Indonesia dijajah oleh Belanda, akhirnya pada tahun 1942 Indonesia terbebas dari jeratan kolonialisme Belanda. Walaupun begitu, Indonesia belum dapat dikatakan "bebas". Pasalnya, pada saat itu bukannya terbebas dari penjara perbudakan, malahan berpindah tangan dari Belanda ke Jepang.
Masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia. Mulai dari titik ini, Indonesia dihadapkan dalam masa paling kelam dan penuh penderitaan yang melebihi daya tindas negeri kincir angin itu sendiri. Akan tetapi tidak sema hal yang dilakukan oleh Jepang itu merugikan, ada beberapa kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang memberikan dampak positif, meskipun tujuan akhirnya hanyalah untuk meningkatkan keberhasilan Jepang semasa perang. Berikut ini adalah macam macam kebijakan sewaktu Jepang memegang kekuasaan di Indonesia.
1.   Bidang Politik
Pada masa awal pendudukan, Jepang menyebarkan propaganda yang menarik. Sikap Jepang pada awalnya menunjukkan kelunakan, misalnya: mengizinkan bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Jepang (Hinomaru), mengizinkan penggunaan Bahasa Indonesia selain Bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari, dan mengizinkan menyanyikan lagu indonesia raya disamping lagu kebangsaan Jepang (Kimigayo).
Sikap lunak Jepang ternyata tidak berjalan lama. Beberapa minggu setelahnya, Jenderal Imamura mengubah semua kebijakannya. Semua surat kabar dilarang keberadaannya serta diberhentikan untuk penerbitannya dan harus digantikan dengan koran Jepang-Indonesia, dan semua partai politik rakyat pribumi dibubarkan dan dihapuskan. Sebagai gantinya Jepang membentuk organisasi-organisasi baru. Tentunya untuk kepentingan Jepang itu sendiri.
Selain itu Jepang juga membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada syu (karesidenan).  Dalam susunan pemerintah daerah di Jawa terdiri atas,
·      Syu (Karesidenan yang dipimpin oleh Syucho,
·      Si (Kotamadya) dipimpin oleh Sicho,
·      Ken (Kabupaten) sipimpin oleh Kencho,
·      Gun (Kewedanan) dipimpin oleh Guncho,
·      Son (Kecamatan) dipimpin oleh Soncho,
·      Ku (Desa/Kelurahan) dipimpin oleh Kuncho.

2.   Bidang Ekonomi
Semasa awal pendudukan Jepang, ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan obyek-obyek vital, terutama pada pertambangan dan industri akibat dibumihanguskan oleh Sekutu. Untuk menormalisasi keadaan, Jepang banyak melakukan kegiatan produksi. Namun, semua kegiatan ekonomi itu hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang, seperti membangun pabrik senjata dan mewajibkan rakyat menanam pohon jarak.
Bersamaan dengan hal itu Jepang juga menerapkan sistem autarki, dimana sistem ini mengharuskan tiap-tiap daerah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun karena Jepang lebih berfokus pada perekonomian perang, semua kekayaan beserta tugas rakyat dikorbankan untuk kepentingan perang. Mengakibatkan rakyat hidup menderita, miskin, kelaparan, dan tidak jarang terjadi kematian.
Selain itu untuk mengendalikan harga barang dan pembatasan produksi hasil pertanian dan perkebunan Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Hasil perkebunan seperti teh, kopi dan tembakau, dibatasi karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Tak hanya itu, Jepang juga melakukan pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan yang secara tak langsung merusak tanah.

3.   Bidang Pendidikan
Pada pemerintahan Jepang, siapa saja boleh mengenyam/merasakan pendidikan. Kebijakan ini menggeser diskriminasi/perbedaan yang diterapkan Belanda, sehingga rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Sama seperti negaranya Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal, yaitu: SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun, yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia.
Sistem pengajaran dan kurikulum Jepang mengambil banyak kemiripan dengan yang ada di negaranya. Sesuai dengan tujuan Jepang sebenarnya yakni untuk menjepangkan rakyat Indonesia dan menanamkan rasa kecintaan kepada Jepang.
Namun terdapat satu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan adalah sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Meskipun begitu, terdapat nilai bagus yang dapat diabadikan dalam pendidikan jepang, yakni sikap menaruh hormat terhadap guru dan orang tua.

4.   Bidang Sosial
Desakan oleh tentara sekutu mendorong Jepang mengerahkan tenaga rakyat atau Romusha guna membangun sarana dan prasarana kepentingan Jepang,serta objek-objek vitalnya, seperti: Membangun jalan, lapangan terbang, goa-goa untuk tempat persembunyian, benteng-benteng, kubu pertahanan, dan rel kereta api. Banyak juga rakyat dipulau Jawa dikirim keluar Jawa yaitu ke Aceh, Maluku, Sulawesi bahkan ke luar negeri seperti ke Malaysia, Myanmar, dan Muang Thai. Seluruh Romusha yang dipekerjakan jepang dipaksa bekerja keras tanpa diberi upah dan makanan. Akibatnya banyak romusha yang meninggal dan terjangkit wabah penyakit.
Tak hanya itu, Jepang juga mengatur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial pada masa pendudukan Jepang terdiri dari:
·      Golongan teratas yaitu golongan Jepang,
·      Golongan kedua yaitu golongan pribumi,
·      Golongan ketiga yaitu golongan Timur Asing,

5.   Bidang Budaya
Bahasa Belanda yang sebelumnya diwajibkan oleh Kolonial Belanda, kini menjadi tabu saat pendudukan jepang. Digantikan oleh kewajiban menggunakan Bahasa Jepang selain Bahasa Indonesia.
Papan nama dalam toko, rumah makan, atau perusahaan yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Surat kabar dan film yang berbahasa Belanda dilarang beredar.
Rakyat juga diharuskan membungkukan badan kearah timur sebagai tanda hormat kepada kaisar di Jepang pada setiap pagi hari (Seikerei). Hal ini tentu saja sangat menyinggung rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, karena dianggap menyembah kepada kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari, padahal orang muslim hanya melakukan penghormatan kepada Allah SWT.

6.   Bidang Militer
Dalam rangka memperkuat kedudukan dalam menghadapi sekutu Jepang juga melibatkan para pemuda untuk dibina dan dimobilisasi dalam latihan militer. Oleh karena itu Jepang membentuk organisasiorganisasi semimiliter dan organisasi militer, yakni:
a.   Gerakan 3A, dengan isinya : Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia.Yang dipimpin oleh Syamsuddin.Tujuannya didirikan untuk menanamkan kepercayaan kepada rakyat bahwa Jepang adalah pembela Indonesia.
b.   MIAI (Majlis Islam A'la Indonsia).Organisasi ini masih tetap berjalan karena masih diperbolehkan Jepang karena tidak termasuk kedalam partai politik.Pemimpinnya KH.Masmansyur,
c.   PUTRA (Pusat tenaga rakyat), dibentuk pada 1 Maret 1943, yang dipimpin oleh empat serangkai yaitu: Ir.Soekarno, Moh.Hatta, KH.Dewantara dan KH.Masmansyur. Tujuannya dibentuk untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju kemerdekaan.
d.   Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sang In) Chuo Sang In dibentuk pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo. Ketuanya adalah Ir. Soekarno sedangkan wakilnya adalah R.M.A.A Koesoemo Oetojo dan dr. Boentaran Martoatmojo. Tugas badan ini adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan.
e.   PETA, pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air yang disingkat PETA. Peta ini terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir Jepang.Namun kemudian Peta inilah yang kemudian menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan. Dengan adanya Peta ini, diharapkan rakyat Indonesia dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, apabila sewaktu-waktu Jepang meninggalkan negeri ini. Itulah sebabnya, maka disetiap kabupaten dibentuk Peta. Nama Peta untuk tingkat kabupaten disebut Daidan, dan dikepalai oleh seorang Daidanco.
f.    Jawa Hokokai (Gerakan kebaktian Jawa). Dibentuk pada tahun 1944.Organisasi ini dibentuk karena semakin memanasnya perang Asia Pasifik dan memiliki tiga dasar yaitu: mengorbankan diri, mempertebal persaudaran, dan melaksanakan tugas untuk Jepang.


C.   PERBANDINGAN KEBIJAKAN JEPANG PADA MASA AWAL DENGAN MASA AKHIR PENDUDUKAN DI INDONESIA.

Kedatangan Jepang 

1.   Kebijakan Jepang pada masa awal pendudukan
Sesaat seteleh keberhasilan Jepang mengusir Belanda dari tanah air, Jepang mempropagandakan seruan untuk bersatu. Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kedatangannya di Indonesia harus dipandang sebagai pelindung yang akan mendatangkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, termasuk Indonesia. Adapun prioritas kebijakan Jepang terhadap Indonesia ialah:
1. Menghapuskan pengaruh Barat
2. Memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang
Usaha-usaha pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia meliputi:
1)  Melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan memajukan pemakaian bahasa Jepang.
2)  Memperkenalkan penggunaan kalender Jepang.
3)  Melarang semua kegiatan politik dan membubarkan semua perkumpulan yang ada.
Tak hanya itu, untuk menarik simpati dan dukungan rakyat terhadap usaha perang, Jepang membentuk Dewan Penasehat Pusat (Chuo Sangi In) dan Dewan Daerah (Shu Sangi Kai) untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Sikap ramah dan lunak ini berlanjut, dimana lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih boleh dikibarkan. Para pemimpin politik yang dipenjara pada masa sebelumnya dibebaskan.
Birokrasi pemerintahan masa kolonial Belanda dilakukan perubahan. Jabatan gubernur jendral dihapus dan diganti kepala AL Jepang (Gunseikan). Sistem informasi/ pers dibentuk kantor berita Domei. Dalam aspek keamanan, seluruh rakyat dilibatkan agar ikut bertanggungjawab dalam keamanan daerah masing-masing.
Waktu itu, Jepang berusaha untuk menarik simpati dari bangsa ini agar tetap dipandang sebagai saudara tuanya. Rakyat diberi tahu bahwa yang menjadi musuhnya adalah Inggris, Belanda dan Amerika. Kesempatan dan kebijaksanaan Jepang yang demikian dapat juga dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam memperkuat perjuangan nasional. Hal ini terbukti dari gerakan para pemuda Indonesia yang terlibat dalam berbagai organisasi yang dibentuk Jepang.
Kebijakan pendudukan Jepang dengan beberapa organisasi yang dibentuknya, sedikit banyak telah memberikan keuntungan bangsa Indonesia. Organisasi seperti Putera, Jawa Hokokai, Barisan Pelopor, telah dimanfaatkan Bangsa Indonesia untuk membina kader-kader pejuang yang tangguh. Bahkan, secara diam-diam telah digunakan untuk mengobarkan semangat nasionalisme demi perjuangan nasional.

2.    KEBIJAKAN JEPANG PADA MASA AKHIR PENDUDUKAN
1)  Aspek ekonomi dan social
Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah. Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau Jawa salah satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai 224,7%. Bahkan pada saat itu rakyat dipaksa makan makanan hewan seperti keladi gatal, bekicot, umbi-umbian.
Sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan semakin terasakan bertambah berat pada saat rakyat juga merasakan penggunaan sandang yang amat memprihatinkan. Pakaian rakyat compang camping, ada yang terbuat dari karung goni yang berdampak penyakit gatal-gatal akibat kutu dari karung tersebut. Adapula yang hanya menggunakan lembaran karet sebagai penutup.
2)  Aspek kehidupan militer
Pembentukan Jawa Hokokai. Memasuki tahun 1944 kondisi Jepang bertambah buruk. Satu persatu wilayahnya berhasil dikuasai Sekutu, bahkan serangan langsung mulai diarahkan ke negeri Jepang sendiri. Melihat kondisi tersebut pada tanggal 9 September 1944 PM Kaiso mendeklarasikan janji kemerdekaan untuk Indonesia di kemudian hari. Janji ini semata-mata untuk memotivasi bangsa Indonesia agar tetap setia membantu perjuangan militer Jepang dalam menghadapi Sekutu. Beberapa hari sesudah janji kemerdekaan dibentuklah Benteng perjuangan Jawa (Jawa Sentotai) yang merupakan bagian dari Jawa Hokokai, bahkan organisasi lainpun dibentuk seperti Barisan Pelopor (Suisyintai) yang dipimpin langsung oleh Ir. Soekarno, Sudiro, RP. Suroso, Otto Iskandardinata dan Dr. Buntaran Martoatmojo.
Seiring berjalannya waktu, pihak sekutu berhasil menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia dengan membumihanguskan kota Hiroshima. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia


TAGS : | | |