Disusun Oleh:
1. Affifah Novianigsih (01)
2. Dendi Rizky R (08)
3. Eli Budia P (10)
4. Galang Roqim M (12)
5. Harari Netanya T (15)
5. Melani Lailatul U.N.H (20)
6. Sabila Kun P (27)
Latar Belakang Sistem Tanam Paksa
1. Belanda kehilangan banyak biaya akibat keterlibatannya dalam berbagai peperangan.
2. Pemberontakan & pemisahan Belgia dari Belanda pada 1830.
3. Terjadi perang Diponegoro (1825-1830) yang menelan banyak biaya, sekitar 20.000.000 Golden.
4. Kekosongan kas dan hutang yang cukup besar.
5. Pemasukan utama dari penanaman kopi tidak banyak.
6. Kegagalan usaha mempraktekkan sistem liberal.
Ketentuan Tanam Paksa
Adapun ketentuan sistem tanam paksa Secara rinci termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut:
1. Rakyat diwajibkan menyediakan 1/5 bagian lahannya untuk ditanami tebu, nila, teh, kopi, dan tembakau.
2. Lahan tersebut bebas pajak, karena hasil panen dianggap sebagai pajak.
3. Penduduk yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari per tahun di perkebunan/pabrik milik pemerintah.
4. Tenaga dan waktu untuk penggarapan tidak boleh melebihi tenaga dan waktu untuk menanam padi (Kurang lebih 3 bulan).
4. Hasil panen harus diserahkan kepada pemerintah dan bila terdapat kelebihan harga maka kelebihan hari itu harus dikembalikan pada rakyat.
5. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah, bila bukan akibat kesalahan petani.
6. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan langsung pada penguasaan pribumi. Sedangkan pegawai Eropa melaksanakan pengawasan secara umum.
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa
1. Lahan tanam paksa harus didahulukan, akibatnya sawah dan ladang petani menjadi terbengkalai.
2. Lahan yang diserahkan adalah lahan yang subur. Akibatnya, produksi dan kualitas padi menurun.
3. Jatah lahan tanah yang harus digarap melebihi standard awal yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Lahan yang digarap sangat luas sehingga memerlukan pengerahan tenaga yang tidak sedikit, termasuk petani yang sudah punya lahan.
5. Tanaman masih baru untuk rakyat, akibatnya tenaga dan waktu yang dibutuhkan untuk menggarap lahan melebihi yang dibutuhkan untuk menanam padi.
6. Rakyat yang tidak memiliki tanah bekerja melebihi batas waktu yang telah ditentukan (3-6 bulan bahkan lebih).
7. Lahan yang disediakan untuk tanam paksa tetap dikenai pajak tanah.
8. Setiap kelebihan hasil panen tidak dibayarkan kembali kepada rakyat.
9. Kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab rakyat.
10. Adanya cultuur prosenten (prosentasi keuntungan) yang diberikan kepada pengawas tanam paksa.
Pengaruh Sistem Tanam Paksa
● Bagi bangsa Indonesia
[-] Timbulnya kemiskinan, kesengsaraan dan kelaparan dimana-mana.
[-] Hasil produksi pertanian (terutama padi) merosot.
[+] Mulai mengenal berbagai jenis tanaman perkebunan.
[+] Mengenal teknik bercocok tanam secara modern.
[+] Perluasan jaringan jalan raya untuk kepentingan tanam paksa.
[+] Dibangunnya berbagai saluran irigasi dan jaringan rel kereta api.
● Bagi Belanda
[+] Kas Negeri Belanda yang semula kosong menjadi dapat terpenuhi.
[+] Hutang-hutang Belanda dapat terlunasi.
[+] Dapat beroperasinya kembali pabrik pabrik Belanda.
[+] Amsterdam sukses dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia.
[+] Pelayaran dan perdagangan mengalami peningkatan.
Diupload oleh: Dendi Rizky R (08)
1. Affifah Novianigsih (01)
2. Dendi Rizky R (08)
3. Eli Budia P (10)
4. Galang Roqim M (12)
5. Harari Netanya T (15)
5. Melani Lailatul U.N.H (20)
6. Sabila Kun P (27)
Cultuurstelsel/Sistem Tanam Paksa (1830-1870)
Setelah kemunduran Rafles dari Indonesia. Kekuasaan di Indonesia kemudian dipegang kembali oleh Belanda, namun pada saat yang sama pemerintahan kolonoial Belanda dalam keadaan terus merosot dan mengalami kerugian. Pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan usulan kepada raja Belanda mengenai begaimana langkah memperbaiki ekonomi di Belanda, dimana dengan menerapkan suatu sistem yang kemudian dikenal sebagai Cultuurstelsel (Tanam Paksa). Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa.
Pelaksanaan sistem tanam paksa ini dominan di pulau jawa karena Bosch menilai Jawa sangat cocok dan dapat memberikan keuntungan besar bagi Belanda karena kesuburan tanah dan padatnya penduduk yang dapat digunakan sebagai pekerja dan pengolah lahan. Sama seperti dikatakan Baud, Jawa adalah “gabus tempat Nederland mengapung”. Jadi dengan kata lain Jawa dipandang sebagai sapi perahan.
Latar Belakang Sistem Tanam Paksa
1. Belanda kehilangan banyak biaya akibat keterlibatannya dalam berbagai peperangan.
2. Pemberontakan & pemisahan Belgia dari Belanda pada 1830.
3. Terjadi perang Diponegoro (1825-1830) yang menelan banyak biaya, sekitar 20.000.000 Golden.
4. Kekosongan kas dan hutang yang cukup besar.
5. Pemasukan utama dari penanaman kopi tidak banyak.
6. Kegagalan usaha mempraktekkan sistem liberal.
Ketentuan Tanam Paksa
Adapun ketentuan sistem tanam paksa Secara rinci termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut:
1. Rakyat diwajibkan menyediakan 1/5 bagian lahannya untuk ditanami tebu, nila, teh, kopi, dan tembakau.
2. Lahan tersebut bebas pajak, karena hasil panen dianggap sebagai pajak.
3. Penduduk yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari per tahun di perkebunan/pabrik milik pemerintah.
4. Tenaga dan waktu untuk penggarapan tidak boleh melebihi tenaga dan waktu untuk menanam padi (Kurang lebih 3 bulan).
4. Hasil panen harus diserahkan kepada pemerintah dan bila terdapat kelebihan harga maka kelebihan hari itu harus dikembalikan pada rakyat.
5. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah, bila bukan akibat kesalahan petani.
6. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan langsung pada penguasaan pribumi. Sedangkan pegawai Eropa melaksanakan pengawasan secara umum.
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa
1. Lahan tanam paksa harus didahulukan, akibatnya sawah dan ladang petani menjadi terbengkalai.
2. Lahan yang diserahkan adalah lahan yang subur. Akibatnya, produksi dan kualitas padi menurun.
3. Jatah lahan tanah yang harus digarap melebihi standard awal yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Lahan yang digarap sangat luas sehingga memerlukan pengerahan tenaga yang tidak sedikit, termasuk petani yang sudah punya lahan.
5. Tanaman masih baru untuk rakyat, akibatnya tenaga dan waktu yang dibutuhkan untuk menggarap lahan melebihi yang dibutuhkan untuk menanam padi.
6. Rakyat yang tidak memiliki tanah bekerja melebihi batas waktu yang telah ditentukan (3-6 bulan bahkan lebih).
7. Lahan yang disediakan untuk tanam paksa tetap dikenai pajak tanah.
8. Setiap kelebihan hasil panen tidak dibayarkan kembali kepada rakyat.
9. Kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab rakyat.
10. Adanya cultuur prosenten (prosentasi keuntungan) yang diberikan kepada pengawas tanam paksa.
Pengaruh Sistem Tanam Paksa
● Bagi bangsa Indonesia
[-] Timbulnya kemiskinan, kesengsaraan dan kelaparan dimana-mana.
[-] Hasil produksi pertanian (terutama padi) merosot.
[+] Mulai mengenal berbagai jenis tanaman perkebunan.
[+] Mengenal teknik bercocok tanam secara modern.
[+] Perluasan jaringan jalan raya untuk kepentingan tanam paksa.
[+] Dibangunnya berbagai saluran irigasi dan jaringan rel kereta api.
● Bagi Belanda
[+] Kas Negeri Belanda yang semula kosong menjadi dapat terpenuhi.
[+] Hutang-hutang Belanda dapat terlunasi.
[+] Dapat beroperasinya kembali pabrik pabrik Belanda.
[+] Amsterdam sukses dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia.
[+] Pelayaran dan perdagangan mengalami peningkatan.
Adanya Sistem Tanam Paksa ini menuai beragam kontroversi dari pihak liberal. Pihak liberal menuntut adanya perubahan dan pembaruan agar pihak swasta dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, secara berangsur angsur Tanam Paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal.
Diupload oleh: Dendi Rizky R (08)
