Anggota Kelompok :
Anggraheni Marsella (03)
Annisa Pramitasari (04)
Eli Budia P (10)
Galuh Andini (13)
Nurina Dyah (23)
Salsabilla Hanandya (29)
1.
DESKRIPSI
MENGENAI KEBIJAKAN POKOK MASA PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA
Serangan tiba-tiba angkatan udara
Jepang terhadap Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941 menyebabkan
meluasnya perang dunia II sampai ke Asia Timur Raya atau pasifik,yang
pada waktu itu Jepang sedang berperang melawan sekutu termasuk Belanda
Dengan adanya perang dunia II
memberikan akibat bagi rakyat Indonesia,dimana dampak positifnya yaitu
imperialisme Belanda di Indonesia berakhir,dan lepas sudah penderitaan
Indonesia dari penjajahan Belanda.Sedangkan dampak negatifnya,bangsa Indonesia
memasuki penderitaan baru yaitu cengkraman penjajahan Jepang.
Sebelum saya membahas tentang
kebijakan Jepang di Indonesia,saya akan membahas sedikit tentang proses
masuknya Jepang ke Indonesia. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia disambut
dengan baik serta gembira oleh rakyat Indonesia,karena Jepang berusaha menarik
simpati rakyat dengan mengumandangkan propaganda yang menyebut dirinya sebagai
saudara tua bagi Indonesia,dan kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk
membantu membebaskan rakyat Indonesia dari jajahan Belanda,dan
mengusirnya,sekaligus menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang pun
memberitahukan kepada rakyat Indonesia bahwasanya Belanda merupakan musuh dari
Jepang termasuk Inggris,dan Amerika Serikat.Sebab bagi pemerintah Jepang dalam
masa perang itu hanya ada dua pihak yaitu kawan dan lawan. Sebagai saudara
tua,kedatangannya di Indonesia harus dipandang sebagai pelindung dan pemimpin
yang akan mendatangkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya(Jepang mengajak
Indonesia bersama-sama dalam membentuk kemakmuran).Sehingganya strategi yang dipergunakan
Jepang dapat meyakinkan rakyat.tokoh dan pemuda-pemuda Indonesia,sehingga tanpa
curiga kehadiran Jepang diterima dengan tangan terbuka oleh bangsa Indonesia.
Pemerintah Jepang memulai pendudukannya dengan memperlihatkan sikap yang cukup
manis dan berbagai janji-janji,untuk lebih menarik simpati rakyat,dan ketika
itu sebagian rakyat Indonesia diantaranya Kalimantan Timur ada yang percaya dan
terpengaruh dengan propaganda Jepang terutama mahasiswa Samarinda yang sudah
belajar di sebuah perguruan tinggi di Tokyo..Meskipun ada usaha di pihak lain
yang memegang pemerintah Hindia Belanda(nama Indonesia masa itu) untuk
melumpuhkan propaganda dan janji Jepang tersebut,tapi tidak berhasil.
Sesungguhnya setelah beberapa
bulan pendudukan Jepang,contohnya di Kalimantan Timur tidak seorangpun yang
mengetahui bahwa Jepang sudah menduduki Indonesia dalam perang sucinya,dan
secara tidak langsung Jepang sudah menggantikan kedudukan Belanda di Indonesia
atau Indonesia telah memasuki penjajahan baru.Disinilah Jepang memulai
kebijakan,dengan mempergunakan kelicikannya yang mampu membuat rakyat Indonesia
dikelabui.
A.
KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG PEMERINTAHAN
Memasuki
Pemerintahan Indonesia secara pelan-pelan,pada awalnya rakyat masih di bolehkan
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi disamping menggunakan bahasa
Jepang,Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang
Hinomaru.Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu
kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Pengibaran sangsaka Merah putih dan
menyanyikan lagu Indonesia raya ini hanya pada awal pendudukan Jepang saja
selama dua minggu berkuasa,mengikutkan rakyat dalam berbagai organisasi resmi
pembentukan Jepang,menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majlis
Islam tetap berdiri,rakyat diharuskan menyerahkan besi tua,semua harta
peninggalan Belanda,hasil perkebunan,ataupun paprik disita
B.
KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG PENDIDIKAN
Pada
awalnya menjelang kedatangan invansi militer Jepang masuk ke Indonesia, ada sebuah
Sekolah Rakyat 3 tahun dan 6 tahun, yang diasuh oleh badan swasta yaitu suatu
badan yang dibantu oleh gereja Dayak Evangelis khususnya di daerah
Kalimantan.Sekolah yang diasuh oleh pihak swasta ini merupakan sekolah pada
masa Belanda.Ketika Jepang masuk mereka menemukan sekolah swasta ini dan tetap
berjalan dan guru-gurunya digaji secara natural oleh Jepang.Pemerintah Jepang
mengambil alih semua sekolah tersebut. Kebijakan yang diterapkan pemerintah
Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi/perbedaan yang
diterapkan Belanda. Pada pemerintahan Jepang, siapa saja boleh
mengenyam/merasakan pendidikan. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk
mengenyam pendidikan formal. Jepang pun juga menerapkan jenjang pendidikan
formal seperti di negaranya yaitu: SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3
tahun.Dimana sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat
ini.Pelajaran utamanya yang paling intensif sekali diajarkan kepada anak-anak
sekolah adalah setiap pagi sebelum memasuki kelas selalu diadakan upacara
bendera megibarkan bendera Jepang dan penghormatan kearah matahari
terbit.Setelah upacara selesai disambung dengan gerak badan yang disebut dengan
Taiso. Disamping Taiso juga diharuskan bagi semua siswa melaksanakan lari
berbaris sepanjang kampung yang pada waktu itu disebut Jajiasi.kemudian
pelajaran berupa adu kekuatan juga diberikan seperti Sumo,yakini jenis
permainan dorong menorong dengan tangan yang dibatasi oleh suatu
lingkaran.Wibawa guru-guru pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia memang
sangat dijaga,karena setiap siswa yang bertemu dengan guru harus
hormat,pemerintahan Jepang memberikan ancaman kepada siswa yang tidak hormat
dan berkebijakan untuk membuat siswa tunduk. Dalam acara penaikan bendera
Jepang semua siswa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Satu hal
yang melemahkan dari aspek pendidikan adalah sistem pengajaran dan kurikulum
disesuaikan untuk kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti
latihan dasar kemiliteran dan mampu menghapal lagu kebangsaan Jepang. Begitu
pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan
Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu
para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan.Kebijakan lain yang
diterapkan Jepang yaitu para siswa termasuk guru-gurunya harus upacara dan
menunduk kearah matahari terbit dengan cara rukuk atau (membungkuk)yang disebut
upacara Seikeire. Apabila bendera sedang dinaikkan tidak seorangpun boleh
berjalan melaikan harus berhenti menghadap kebendera dan memberi
hormat.Disamping diharuskan hormat kepada guru(sensei),maka setiap orangtua
haru dihormati pula termasuk kepala kampung yang pada waktu itu dinamakan
Sonco. Usaha Jepang dalam menjepangkan rakyat Indonesia termasuk juga para
siswa dilihat dengan adanya pelajaran bahasa Jepang meskipun dalam bentuk
stensilan yang khusus disusun untuk mempelajari bahasa Jepang.Buku stensilan
tersebut bernama Langkah pertama dan langkah kedua.Disamping mempelajari bahasa
Jepang diajarkan pula huruf abjad Jepang.Sejak kelas satu mulai di perkenalkan
huruf Jepang dari abjad Katagana,selanjutnya untuk kelas-kelas tinggi diajarkan
abjad Hiragana dan kemudian abjad Kanji. Dengan demikian,secara sistematis
sekali pendudukan militer Jepang itu ingin menjepangkan anak-anak Indonesia
mulai dengan bahasa hurufnya Sekolah Rakyat.Untuk keperluan menulis para siswa
memakai batu tulis berwarna hitam.Untuk menanamkan semangat patriotisme dihati
rakyar dalam hal menyanjung Perang Asia Timur Raya,pemerintah Jepang
menciptakan lagu khusus tentang keberanian seorang Heiho yang diberinya judul
Amat Heiho,ceritanya menyerang sekutu sampai harus rela tewas demi kejayaan
negara Jepang. Sekolah Rakyat 3 tahun pada waktu itu diberi nama Futu Gakko
sedangkan Sekolah rakyat 6 tahun diberi nama Ku Gakko.Sekolah-sekolah baru
tidak ada didirikan olh pemerintahan Jepang tapi hanya meneruskan
sekolah-sekolah swasta saja.Selain itu bagi para siswa yang ingin melanjutka
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi,maka diberi kesempatan yang bernama
Sihan Gakko. Hal ini dapat dipahami,pendidikan yang diberikan Jepang pada
rakyat pribumi semata-semata hanya untuk kepentingan Jepang,tanpa memikirkan
kemajuan pendidikan rakyat pribumi,karena melalui pendidikan,pemerintahan Jepang
mulai memasukkan rasa simpati kepada rakyat,terutama dalam mengenyam
pendidikan,yang di zaman belanda untuk masuk Sekolah rakyat saja sangat
susah,hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk sekolah.Sedangkan
Jepang sebaliknya,namun tujuan sebenarnya untuk menjepangkan rakyat Indonesia
dan rasa kecintaan kepada Jepang.
C.
KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG POLITIK
Pada
masa pendudukan Jepang,semua partai politik rakyat pribumi dibubarkan dan
dihapuskan,surat kabar dihentikan keberadaannya serta dilarang untuk menerbitkannya
dan harus digantikan dengan koran Jepang-Indonesia.Pemerintah Jepang melarang
rakyat pribumi untuk menghentikan semua bentuk perkumpulan,dan Jepang akan
mengendalikan seluruh organisasi nasional,dan dalam bidang politik
pemerintahan, Jepang juga membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan
bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada syu (karesidenan). Dalam
susunan pemerintah daerah di Jawa terdiri atas Syu (Karesidenan yang dipimpin
oleh Syucho, Si (Kotamadya) dipimpin oleh Sicho, Ken (Kabupaten) sipimpin oleh
Kencho, Gun (Kewedanan) dipimpin oleh Guncho, Son (Kecamatan) dipimpin oleh
Soncho, dan Ku (Desa/Kelurahan) dipimpin oleh Kuncho.Pada masa pendudukan
Jepang terjadilah perubahan di bidang politik pemerintahan yakni adanya
perubahan yang mendasar dalam sistem hukum. Dengan diberlakukannya pemerintahan
militer sementara waktu dan jabatan Gubernur Jenderal dihapuskan diganti oleh
tentara Jepang.
D. KEBIJAKAN JEPANG MEMBENTUK BERBAGAI ORGANISASI SEKALIGUS KEBIJAKAN
DIBIDANG MILITER
Masa
pendudukan Jepang partai politik dibubarkan dan dibentuk perkumpulan atau
organisasi yaitu:
a. Gerakan 3A,
dengan isinya : Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin
Asia.Yang dipimpin oleh Syamsuddin.Tujuannya didirikan untuk menanamkan
kepercayaan kepada rakyat bahwa Jepang adalah pembela Indonesia.
b. MIAI (Majlis Islam A'la Indonsia).Organisasi ini masih tetap berjalan karena masih
diperbolehkan Jepang karena tidak termasuk kedalam partai politik.Pemimpinnya
KH.Masmansyur,
c.
PUTRA (Pusat tenaga
rakyat), dibentuk
pada 1 Maret 1943,yang dipimpin oleh empat serangkai
yaitu:Ir.Soekarno,Moh.Hatta,KH.Dewantara dan KH.Masmansyur. Tujuannya dibentuk
untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia
justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar
mampu berjuang menuju kemerdekaan.
d. Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sang In) Chuo Sang In dibentuk pada
tanggal 5 September 1943 atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo.
Ketuanya adalah Ir. Soekarno sedangkan wakilnya adalah R.M.A.A Koesoemo Oetojo
dan dr. Boentaran Martoatmojo. Tugas badan ini adalah memberi masukan dan
pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan.
e. PETA,
pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut
Pembela Tanah Air yang disingkat PETA. Peta ini terdiri dari pemuda-pemuda
Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir
Jepang.Namun kemudian Peta inilah yang kemudian menjadi inti dari Tentara
Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan. Dengan adanya Peta ini,
diharapkan rakyat Indonesia dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, apabila
sewaktu-waktu Jepang meninggalkan negeri ini. Itulah sebabnya, maka disetiap
kabupaten dibentuk Peta. Nama Peta untuk tingkat kabupaten disebut Daidan, dan
dikepalai oleh seorang Daidanco.
f.
Jawa Hokokai(Gerakan
kebaktian Jawa).
Dibentuk pada tahun 1944.Organisasi ini dibentuk karena semakin memanasnya
perang Asia Pasifik dan memiliki tiga dasar yaitu : mengorbankan
diri,mempertebal persaudaran dan melaksanakan tugas untuk Jepang.
E.
KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG MILITER
Pengerahan
pemuda Jepang menyadari perlunya bantuan penduduk setempat dalam rangka
mempertahankan kedudukannya di kawasan Asia. Pada bulan April 1943, pemerintah
militer Jepang secara intensif mulai mengorganisir barisan pemuda. Barisan
pemuda ini berciri semi militer maupun militer. Tujuan Jepang adalah untuk
mendidik dan melatih para pemuda agar mampu mempertahankan tanah air Indonesia
dari serangan pasukan Sekutu. Berbagai barisan pemuda yang berbentuk semi
militer, antara lain Seinendan, Fujinkai, dan Keibodan. Berikut ini wajib
militer yang dibentuk untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu.
a. Seinendan (Barisan pemuda) sejarah
mencatat pembentukannya ada yg bulan maret dan ada juga yang mengatakan bulan
April 1943,dengan anggota para pemuda yang berusia 14-25 tahun.
b. Keibodan (Barisan pembantu polisi/ pejuang kewaspadaan),dibentuk pada 29 April
1943.Dengan anggotanya yang berumur 25-30 tahun.
c. Fujingkai (Barisan wanita) dibentuk
pada bulan Agustus 1943.yang berusia 15 tahun keatas
d. Gakotai (barisan pelajar)
e. Heiho (Pasukan pembantu) sebagai
bagian dari AD dan AL Jepang,dibentuk bulan April 1943,yang berusia 18-25 tahun
f.
Peta (Pembela tanah
air)
g. Jawa Hokokai (Kebaktian rakyat Jawa).Harus berbakti kepada
Jepang.Jepang menancapkan kebijakannya dan bermaksud memanfaatkan rakyat
Indonesia untuk kepentingannya,
Barisan Pelopor Pada tahun
1944,Jepang semakin terdesaknya dalam perang Pasifik.Satu demi satu daerah
pendudukannya jatuh ke tangan pihak sekutu.Untuk meningkatkan kesiapsiagaan
rakyat Indonesia, pada tanggal 14 September 1944 dibentuklah Barisan Pelopor,
sebagai bagian dari Jawa Hokokai.Barisan pelopor ini merupakan organisasi
pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum
nasionalis Indonesia. Pimpinan organisasi dipegang oleh Ir. Soekrno
dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandardinata dan Buntaran Martoatmojo.
F. KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG AGAMA
Kebijakan Jepang terlihat ketika
memasuki Indonesia dengan janji-janji yang membuat rakyat Indoneisa begitu
yakin atas tindakan-tindakannya,yang sama sekali membuat rakyat tidak pernah
mengira Indonesia akan menjadi jajahannya,seperti yang saya kemukakan
diatas.Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yg dominan beragama Islam,dan
bisa kita lihat dari Sabang sampai Merauke.Awal masuknya Jepang ke
Indonesia,sebagai contoh Jepang juga pernah masuk ke Aceh yang merupakan pusat
dari agama Islam.Awal pendudukan Jepang diIndonesia khususnya Aceh ini,
memberikan harapan kebahagiaan rakyat Aceh yang akan menghormati agama Islam.
Namun pada kenyataannya,setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia semua janji
yang diucapkan di ingkarinya dan mulai bersikap keras.Harapan rakyat terhadap
Jepang yang semula bersemi mulai sirna.Tidak ada lagi harapan bahwa Jepang akan
menjadi pembela rakyat dan pelindung agama Islam.Karena Jepang sendiri beragama
Sinto,yang memperbolehkan memakan babi,sementara dalam ajaran Islam sangat
dilarang.Selain itu,Jepang juga menginstruksikan seluruh rakyat harus menunduk
kearah matahari terbit yang disebutnya upacara Seikeire,sebagai tanda hormat
kepada kekaisaran Jepan,dimana itu juga bertentangan dengan ajaran Islam
sendiri.
G. KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG SOSIAL-BUDAYA
Kebijakan disini dapat kita lihat
melalui penyerahan hasil panen berupa padi rakyat secara paksa,penyerahan ini
tentulah menyengsarakan rakyat.Disebabkan keinginan Jepang bukan sekedar
permintaan tapi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi masyarakat.Begitulah
kekajaman Jepang.Akibatnya banyak yang menderita kelaparan,rakyat menderita
kemiskinan,menurunnya kesehatan masyarakat,keadaan sosial semakin
memburuk,dalam hal pakaian,rakyat terpaksa memakai baju dari goni,sehingga
banyak berjangkit penyakit kulit,serta angka kematian semakin meningkat.
H. KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG EKONOMI
Jepang menggunakan cara untuk
dapat memenuhi kebutuhan perang dan industrinya,dengan eksploitasi terhadap
sumber daya alam Indonesia.Hal ini berupa ekploitasi bidang hasil
pertanian,perkebunan,hutan,bahan tambang dll.Hasil kurasan nya ini hanya untuk
keuntungan dan kepentingan Jepang sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan
rakyat.Dampaknya dari ekpokitasi besar-besaran ini merugikan bangsa Indonesia
dan kesengsaraan berupa kekurangan sandang,pangan.Rakyat harus terus menjalani
hidupnya dalam serba kekurangan,dan parah lagi bahan makanan dibawa Jepang
untuk para prajuritnya,sementara rakyat Indonesia mati kelaparan.
Pemerintah Jepang pun mengawasi kegiatan
perekonomian pada sisa-sisa barang perdagangan,sekaligus memonopoli.
Mengawasi perkebunan,dan setiap hasilnya harus
diserahkan kepada Jepang.Jadi konsekuensinya SDA dan masyarakatnya dimanfaatkan
untuk memenuhi kebutuhan perang.Sehingga rakyat Indonesia mengalami kelemahan
fisik,dan kekurangan material. Selain memeras
hasil bumi Jepang juga mengerahkan tenaga rakyat,yang dilatarbelakangi oleh
terdesaknya Jepang dalam perang dunia ke II melawan tentara sekutu,dan Jepang
sudah pasti memerlukan banyak sarana dan prasarana untuk itu.Maka dipergunakanlah
tenaga manusia untuk melakukan kerja paksa(tanpa dibayar)yang kita kenal dengan
sebutan Romusha.Romusha merupakan kerja paksa yang dikerahkan Jepang dengan
tujuan untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan Jepang,serta
objek-objek vitalnya,seperti: Membangun
jalan,lapangan terbang,goa-goa untuk tempat persembunyian,benteng-benteng,kubu
pertahanan dan rel kereta api.Selain itu rakyat Indonesia juga diperintahkan
untuk membangun jalan raya,sejauh 70 Km bahkan lebih dari 150 Km.Untuk memperoleh
tenaga kasar dalam romusha ini dikumpulkan lah kaum-kaum pria di desa-desa
tanpa diketahui darimana mereka harus dipekerjakannya.Banyak juga rakyat
dipulau Jawa dikirim keluar Jawa yaitu ke Aceh,Maluku,Sulawesi bahkan ke luar
negeri seperti ke Malaysia,Myanmar,dan Muang Thai Semua pekerjaan ini menelan
korban jiwa yang tidak sedikit,korban yang gugur pun lebih banyak karena selain
diserang wabah busung lapar dan terjangkit penyakit malaria.
2. PERBANDINGAN KEBIJAKAN
JEPANG PADA MASA AWAL DENGAN MASA AKHIR PENDUDUKAN DI INDONESIA.
A. KEBIJAKAN
JEPANG PADA MASA AWAL PENDUDUKAN
Begitu menduduki Indonesia, Jepang mempropagandakan kebijakan
pemerintahan yang bersaudara. Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua dari
bangsa Indonesia. Dikatakan pula bahwa bangsa Jepang adalah turunan Dewa. Oleh
karena itu, kedatangannya di Indonesia harus dipandang sebagai pelindung yang
akan mendatangkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, termasuk Indonesia. Adapun
prioritas kebijakan Jepang terhadap Indonesia ialah :
1. Menghapuskan pengaruh Barat
2. Memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang
1. Menghapuskan pengaruh Barat
2. Memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang
Usaha-usaha pemerintah pendudukan Jepang di
Indonesia meliputi:
1. Melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan memajukan pemakaian bahasa Jepang.
2. Memperkenalkan penggunaan kalender Jepang.
3. Melarang semua kegiatan politik dan membubarkan semua perkumpulan yang ada.
1. Melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan memajukan pemakaian bahasa Jepang.
2. Memperkenalkan penggunaan kalender Jepang.
3. Melarang semua kegiatan politik dan membubarkan semua perkumpulan yang ada.
Masa
pendudukan Jepang selama 3,5 tahun merupakan suatu periode yang paling
menentukan dalam sejarah Indonesia. Pada saat Jepang menyerah, telah
berlangsung perubahan luar biasa yang memungkinkan terjadinya revolusi
Indonesia.
a.
Bidang Pemerintahan
Wilayah Indonesia pada saat itu dibagi atas tiga daerah kekuasaan yaitu:
1) Sumatra dibawah Angkatan Darat ke XXV
2) Jawa dan Madura dibawah Angkatan Darat ke XVI
3) Kalimantan dan Indonesia timur dibawah Angkatan Laut Armada Selatan 2.
Wilayah Indonesia pada saat itu dibagi atas tiga daerah kekuasaan yaitu:
1) Sumatra dibawah Angkatan Darat ke XXV
2) Jawa dan Madura dibawah Angkatan Darat ke XVI
3) Kalimantan dan Indonesia timur dibawah Angkatan Laut Armada Selatan 2.
Pembagian tersebut membawa pengaruh perkembangan
dan kebijakan daerah yang berlainan.
Untuk menarik simpati dan dukungan rakyat terhadap usaha perang, Jepang memberikan kesempatan rakyat Indonesia dalam urusan pemerintahan. Dewan Penasehat Pusat (Chuo Sangi In) dan Dewan Daerah (Shu Sangi Kai) dibentuk untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Sikap ramah dan lunak ini berlanjut, dimana lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih boleh dikibarkan. Para pemimpin politik yang dipenjara pada masa sebelumnya dibebaskan.
Untuk menarik simpati dan dukungan rakyat terhadap usaha perang, Jepang memberikan kesempatan rakyat Indonesia dalam urusan pemerintahan. Dewan Penasehat Pusat (Chuo Sangi In) dan Dewan Daerah (Shu Sangi Kai) dibentuk untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Sikap ramah dan lunak ini berlanjut, dimana lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih boleh dikibarkan. Para pemimpin politik yang dipenjara pada masa sebelumnya dibebaskan.
Birokrasi pemerintahan masa kolonial Belanda
dilakukan perubahan. Jabatan gubernur jendral dihapus dan diganti kepala AL
Jepang (Gunseikan). Sistem informasi/ pers dibentuk kantor berita Domei. Dalam
aspek keamanan, seluruh rakyat dilibatkan agar ikut bertanggungjawab dalam keamanan
daerah masing-masing.
Waktu itu, Jepang berusaha untuk menarik simpati dari bangsa ini agar tetap dipandang sebagai saudara tuanya. Rakyat diberi tahu bahwa yang menjadi musuhnya adalah Inggris, Belanda dan Amerika. Kesempatan dan kebijaksanaan Jepang yang demikian dapat juga dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam memperkuat perjuangan nasional. Hal ini terbukti dari gerakan para pemuda Indonesia yang terlibat dalam berbagai organisasi yang dibentuk Jepang. Pada masa itu, ada beberapa organisasi yang di bentuk oleh Jepang, antara lain:
Waktu itu, Jepang berusaha untuk menarik simpati dari bangsa ini agar tetap dipandang sebagai saudara tuanya. Rakyat diberi tahu bahwa yang menjadi musuhnya adalah Inggris, Belanda dan Amerika. Kesempatan dan kebijaksanaan Jepang yang demikian dapat juga dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam memperkuat perjuangan nasional. Hal ini terbukti dari gerakan para pemuda Indonesia yang terlibat dalam berbagai organisasi yang dibentuk Jepang. Pada masa itu, ada beberapa organisasi yang di bentuk oleh Jepang, antara lain:
a.
Gerakan Tiga A
Pada masa pendudukan Jepang, semua partai politik dibubarkan, kemudian dibentuk organisasi atau perkumpulan baru. Organisasi yang mula-mula dibentuk pada tahun 1942 adalah Gerakan Tiga A, dengan semboyan:
Gerakan tersebut dipimpin oleh Mr. Samsuddin dan Shimizu. Tujuannya untuk menanamkan semangat membela Jepang. Tetapi, pada tahun 1943 gerakan itu dibubarkan karena tidak berhasil.
b.
Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpinnya
terkenal dengan sebutan Empat Serangkai, yaitu : Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta,
Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansur.
Tujuannya adalah untuk memberikan pembelaan
kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina
kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju
kemerdekaan. Karena Jepang semakin timbul kekhawatiran, maka pada tahun 1944
Putera dibubarkan.
c.
Jawa Hokokai (Gerakan Kebangkitan Rakyat
Jawa)
Tujuannya untuk menggerakkan seluruh rakyat agar
memberikan kebaktiannya kepada kekuasaan Jepang. Rakyat diminta untuk membantu
dalam melawan Sekutu.
d.
PETA
Pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk
barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air atau disingkat PETA. PETA ini
terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah
pengawasan opsir-opsir Jepang. PETA inilah yang kemudian akan menjadi inti dari
Tentara Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan.
Tujuannya
agar dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, apabila sewaktu-waktu Jepang
meninggalkan negeri ini. Itulah sebabnya, maka disetiap kabupaten dibentuk
PETA. Nama Peta untuk tingkat kabupaten disebut Daidan, dan dikepalai oleh
seorang Daidanco.
e.
Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)
Sementara partai-partai politik dibubarkan, Jepang
masih memberikan izin untuk berkembangnya sebuah partai Islam, yaitu Majelis
Islam A’la Indonesia (MIAI). Karena organisasi ini bukan merupakan partai
politik. Pimpinan MIAI diserahkan kepada Wondoamisena dan K.H. Mas Mansur.
Bahkan negara Nippon ini memberikan bantuan, sebab kelompok Islam dinilai
paling anti terhadap kekuasaan orang-orang barat.
Akan
tetapi, pada perkembangannya organisasi ini selalu dicurigai. Akhir tahun 1943
MIAI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia
(Masyumi).
Kebijakan pendudukan
Jepang dengan beberapa organisasi yang dibentuknya, sedikit banyak telah
memberikan keuntungan bangsa Indonesia. Organisasi seperti Putera, Jawa
Hokokai, Barisan Pelopor, telah dimanfaatkan Bangsa Indonesia untuk membina
kader-kader pejuang yang tangguh. Bahkan, secara diam-diam telah digunakan
untuk mengobarkan semangat nasionalisme demi perjuangan nasional.
B.
KEBIJAKAN JEPANG PADA MASA AKHIR PENDUDUKAN
Pada akhir
tahun 1944, Jepang semakin terdesak, beberapa pusat pertahanan di Jepang termasuk
kepulauan Saipan jatuh ke tangan Amerika Serikat. Jepang semakin terpuruk,
semangat tempur tentara Jepang makin merosot dan persediaan senjata dan amunisi
terus berkurang dan banyak kapal perang yang hilang, keadaan semakin diperburuk
dengan perlawanan rakyat yang semakin menyala.
Pada
tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Nideki Tojo diganti oleh Jenderal Koniaki Koiso.
Kemudian pada tanggal 7 September 1944 Jenderal Koiso memberikan
kebijakan janji kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari.
1.
Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI
Pada 1
Maret 1945, panglima Jepang letnan jenderal kumakici horada mengumumkan
pembentukan badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekan Indonesia
(BPUPKI). Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki
hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, dan tata
pemerintahan yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara merdeka Indonesia.
Pengangkatan
anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang diumumkan pada tanggal 29 April 1945.
Sebagai ketua BPUPKI adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat, sebagai wakil ketua
diangkat dua orang, yaitu R.P Suroso dan orang Jepang yang bernama Ichibangase.
Upacara peresmian BPUPKI dilaksanaklan pada tanggal 28 Mei 1945 dihadiri oleh
seluruh anggota dan dua pembesar Jepang yaitu Jenderal Itagaki (Panglima
Tentara Wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura dan membawahi tentara-tentara
yang bertugas di Indonesia) dan Panglima tentara ke-16 yang baruyaitu Letnan
Jenderal Nagano. Sidang-sidang yang dilaksanakan BPUPKI.
a.
Sidang I (29 Mei -1 Juni 1945)
Hasil
sidang I ini yaitu membahas rumusan dasar filsafat bagi negara Indonesia
merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin mengusulkan lima asas dan
dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sokarno mengucapkan pidato
tentang lima asas yang dikenal dengan istilah Pancasila.
Perumus dasar negara Indonesia merdeka yaitu
:
1. Mr. Muhammad Yamin
(29 mei 1945) ,pokok pikiran : Peri kebangsaan, Peri kemanusiaan, Peri
ketuhanan, Peri kerakyatan, Kesejahteraan rakyat.
2. Prof. Dr. Supomo
(31 mei 1945) , pokok pikiran : Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan
lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat.
3. Ir.Soekarno (1
juni 1945), pokok pikiran : Kebangsaan, Internasionalisme dan Peri
kemanusiaan, Mufakat dan Demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan Yang Maha
Esa.
Pada
tanggal 22 Juni 1945, sembilan orang anggota yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta,
Moh. Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wachid Hasyim,
Agus Salim dan Abikusno Cokrosuyoso membentuk panitia kecil yang merumuskan
asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Rumusan itu dikenal dengan nama
Piagam Jakarta yang kelak setelah mengalami sedikit perubahan ketika dijadikan
Pembukaan UUD 1945.
b.
Sidang II (10-17
Juli 1945)
Sidang
BPUPKI ke-2 ini merupakan kelanjutan sidang panitia kecil. Hasil sidang yaitu
membahas rancangan hukum dasar yang nantinya setelah Indonesia merdeka disahkan
menjadi UUD 1945.
Seiring
berjalannya BPUPKI pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hirosima dibom atom oleh
sekutu dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkannya BPUPKI dan dibentuklah
PPKI (Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia).
2.
Pembentukan
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI
Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan
dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau disebut
Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai Ir. Sukarno dan Moh. Hatta sebagai
wakilnya. Pembentukan PPKI sebagai akibat dari bayangan kekalahan Jepang,
karena pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom oleh Sekutu.
Lebih-lebih setelah tanggal 9 Agustus 1945
kota Nagasaki dibom oleh Sekutu lagi. Dalam situasi demikian tiga pemimpin
Indonesia yaitu Ir. Sukarno, Moh. Hatta dan dr. Rajiman Wedyodiningrat
dipanggil ke Dalath, Vietnam Selatan oleh Marsekal Darat Terauchi. Ia
menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada
Indonesia. Pelaksaaannya setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia yaitu
meliputi seluruh Hindia-Belanda.
Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada
Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, dengan demikian berakhirlah Perang
Pasifik. Bersamaan itu pula ketiga pemimpin yang pergi ke Dalath telah kembali
ke tanah air. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pejuang nasionalis
Indonesia untuk memproklamasikan dirinya sebagai bangsa dan negara yang
merdeka. Hingga akhirnya di adakanlah rapat PPKI pada 17 Agustus 1945. Naskah
proklamasi kemerdekaan Indonesia di tandatangani oleh Bung Karno dan Bung
Hatta. Setelah pembacan nakah proklamasi maka Indonesia dinyatakan merdeka dan
berita kemerdekaan Indonesia di umumkan ke seluruh Indonesia dan dunia lewat
alat komunikasi yang dimiliki oleh Jepang.
PPKI dapat bersidang setelah pengucapan
proklamasi kemerdekaan, yaitu
§
Sidang
pertama (18 Agustus 1945), hasilnya: Menetapkan Ir.Soekarno dan Moh.Hatta sebagai
presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Menetapkan dan mengesahkan UUD
1945, Membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai pembantu
presiden.
§
Sidang
kedua (19 Agustus 1945), hasilnya : Menetapkan 12 departemen dan membagi
Indonesia ke dalam 8 provinsi.
§
Sidang
ketiga (22 agustus 1945), hasilnya : membentuk BKR (Badan keamanan rakyat),
menetapkan PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai partai tunggal, membentuk
KNID (komite nasional indonesia daerah).
COMMENTS