Anggota Kelompok :

*      Anggraheni Marsella  (03)

*      Annisa Pramitasari     (04)

*      Eli Budia P                   (10)

*      Galuh Andini               (13)

*      Nurina Dyah                (23)

*      Salsabilla Hanandya    (29)



1.      DESKRIPSI MENGENAI KEBIJAKAN POKOK MASA PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

Serangan tiba-tiba angkatan udara Jepang terhadap Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941 menyebabkan meluasnya perang dunia  II sampai ke Asia Timur Raya atau pasifik,yang pada waktu itu Jepang sedang berperang melawan sekutu termasuk Belanda

Dengan adanya perang dunia II memberikan akibat bagi rakyat Indonesia,dimana dampak positifnya yaitu imperialisme Belanda di Indonesia berakhir,dan lepas sudah penderitaan Indonesia dari penjajahan Belanda.Sedangkan dampak negatifnya,bangsa Indonesia memasuki penderitaan baru yaitu cengkraman penjajahan Jepang.

Sebelum saya membahas tentang kebijakan Jepang di Indonesia,saya akan membahas sedikit tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia disambut dengan baik serta gembira oleh rakyat Indonesia,karena Jepang berusaha menarik simpati rakyat dengan mengumandangkan propaganda yang menyebut dirinya sebagai saudara tua bagi Indonesia,dan kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk membantu membebaskan rakyat Indonesia dari jajahan Belanda,dan mengusirnya,sekaligus menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang pun memberitahukan kepada rakyat Indonesia bahwasanya Belanda merupakan musuh dari Jepang termasuk Inggris,dan Amerika Serikat.Sebab bagi pemerintah Jepang dalam masa perang itu hanya ada dua pihak yaitu kawan dan lawan. Sebagai saudara tua,kedatangannya di Indonesia harus dipandang sebagai pelindung dan pemimpin yang akan mendatangkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya(Jepang mengajak Indonesia bersama-sama dalam membentuk kemakmuran).Sehingganya strategi yang dipergunakan Jepang dapat meyakinkan rakyat.tokoh dan pemuda-pemuda Indonesia,sehingga tanpa curiga kehadiran Jepang diterima dengan tangan terbuka oleh bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang memulai pendudukannya dengan memperlihatkan sikap yang cukup manis dan berbagai janji-janji,untuk lebih menarik simpati rakyat,dan ketika itu sebagian rakyat Indonesia diantaranya Kalimantan Timur ada yang percaya dan terpengaruh dengan propaganda Jepang terutama mahasiswa Samarinda yang sudah belajar di sebuah perguruan tinggi di Tokyo..Meskipun ada usaha di pihak lain yang memegang pemerintah Hindia Belanda(nama Indonesia masa itu) untuk melumpuhkan propaganda dan janji Jepang tersebut,tapi tidak berhasil.

Sesungguhnya setelah beberapa bulan pendudukan Jepang,contohnya di Kalimantan Timur tidak seorangpun yang mengetahui bahwa Jepang sudah menduduki Indonesia dalam perang sucinya,dan secara tidak langsung Jepang sudah menggantikan kedudukan Belanda di Indonesia atau Indonesia telah memasuki penjajahan baru.Disinilah Jepang memulai kebijakan,dengan mempergunakan kelicikannya yang mampu membuat rakyat Indonesia dikelabui.







A.       KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG PEMERINTAHAN

Memasuki Pemerintahan Indonesia secara pelan-pelan,pada awalnya rakyat masih di bolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi disamping menggunakan bahasa Jepang,Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru.Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Pengibaran sangsaka Merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia raya ini hanya pada awal pendudukan Jepang saja selama dua minggu berkuasa,mengikutkan rakyat dalam berbagai organisasi resmi pembentukan Jepang,menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majlis Islam tetap berdiri,rakyat diharuskan menyerahkan besi tua,semua harta peninggalan Belanda,hasil perkebunan,ataupun paprik disita

B.       KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG PENDIDIKAN

Pada awalnya menjelang kedatangan invansi militer Jepang masuk ke Indonesia, ada sebuah Sekolah Rakyat 3 tahun dan 6 tahun, yang diasuh oleh badan swasta yaitu suatu badan yang dibantu oleh gereja Dayak Evangelis khususnya di daerah Kalimantan.Sekolah yang diasuh oleh pihak swasta ini merupakan sekolah pada masa Belanda.Ketika Jepang masuk mereka menemukan sekolah swasta ini dan tetap berjalan dan guru-gurunya digaji secara natural oleh Jepang.Pemerintah Jepang mengambil alih semua sekolah tersebut. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi/perbedaan yang diterapkan Belanda. Pada pemerintahan Jepang, siapa saja boleh mengenyam/merasakan pendidikan. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang pun juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya yaitu: SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun.Dimana sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini.Pelajaran utamanya yang paling intensif sekali diajarkan kepada anak-anak sekolah adalah setiap pagi sebelum memasuki kelas selalu diadakan upacara bendera megibarkan bendera Jepang dan penghormatan kearah matahari terbit.Setelah upacara selesai disambung dengan gerak badan yang disebut dengan Taiso. Disamping Taiso juga diharuskan bagi semua siswa melaksanakan lari berbaris sepanjang kampung yang pada waktu itu disebut Jajiasi.kemudian pelajaran berupa adu kekuatan juga diberikan seperti Sumo,yakini jenis permainan dorong menorong dengan tangan yang dibatasi oleh suatu lingkaran.Wibawa guru-guru pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia memang sangat dijaga,karena setiap siswa yang bertemu dengan guru harus hormat,pemerintahan Jepang memberikan ancaman kepada siswa yang tidak hormat dan berkebijakan untuk membuat siswa tunduk. Dalam acara penaikan bendera Jepang semua siswa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Satu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan adalah sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan mampu menghapal lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan.Kebijakan lain yang diterapkan Jepang yaitu para siswa termasuk guru-gurunya harus upacara dan menunduk kearah matahari terbit dengan cara rukuk atau (membungkuk)yang disebut upacara Seikeire. Apabila bendera sedang dinaikkan tidak seorangpun boleh berjalan melaikan harus berhenti menghadap kebendera dan memberi hormat.Disamping diharuskan hormat kepada guru(sensei),maka setiap orangtua haru dihormati pula termasuk kepala kampung yang pada waktu itu dinamakan Sonco. Usaha Jepang dalam menjepangkan rakyat Indonesia termasuk juga para siswa dilihat dengan adanya pelajaran bahasa Jepang meskipun dalam bentuk stensilan yang khusus disusun untuk mempelajari bahasa Jepang.Buku stensilan tersebut bernama Langkah pertama dan langkah kedua.Disamping mempelajari bahasa Jepang diajarkan pula huruf abjad Jepang.Sejak kelas satu mulai di perkenalkan huruf Jepang dari abjad Katagana,selanjutnya untuk kelas-kelas tinggi diajarkan abjad Hiragana dan kemudian abjad Kanji. Dengan demikian,secara sistematis sekali pendudukan militer Jepang itu ingin menjepangkan anak-anak Indonesia mulai dengan bahasa hurufnya Sekolah Rakyat.Untuk keperluan menulis para siswa memakai batu tulis berwarna hitam.Untuk menanamkan semangat patriotisme dihati rakyar dalam hal menyanjung Perang Asia Timur Raya,pemerintah Jepang menciptakan lagu khusus tentang keberanian seorang Heiho yang diberinya judul Amat Heiho,ceritanya menyerang sekutu sampai harus rela tewas demi kejayaan negara Jepang. Sekolah Rakyat 3 tahun pada waktu itu diberi nama Futu Gakko sedangkan Sekolah rakyat 6 tahun diberi nama Ku Gakko.Sekolah-sekolah baru tidak ada didirikan olh pemerintahan Jepang tapi hanya meneruskan sekolah-sekolah swasta saja.Selain itu bagi para siswa yang ingin melanjutka pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi,maka diberi kesempatan yang bernama Sihan Gakko. Hal ini dapat dipahami,pendidikan yang diberikan Jepang pada rakyat pribumi semata-semata hanya untuk kepentingan Jepang,tanpa memikirkan kemajuan pendidikan rakyat pribumi,karena melalui pendidikan,pemerintahan Jepang mulai memasukkan rasa simpati kepada rakyat,terutama dalam mengenyam pendidikan,yang di zaman belanda untuk masuk Sekolah rakyat saja sangat susah,hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk sekolah.Sedangkan Jepang sebaliknya,namun tujuan sebenarnya untuk menjepangkan rakyat Indonesia dan rasa kecintaan kepada Jepang.



C.      KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG POLITIK

Pada masa pendudukan Jepang,semua partai politik rakyat pribumi dibubarkan dan dihapuskan,surat kabar dihentikan keberadaannya serta dilarang untuk menerbitkannya dan harus digantikan dengan koran Jepang-Indonesia.Pemerintah Jepang melarang rakyat pribumi untuk menghentikan semua bentuk perkumpulan,dan Jepang akan mengendalikan seluruh organisasi nasional,dan dalam bidang politik pemerintahan, Jepang juga membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada syu (karesidenan).  Dalam susunan pemerintah daerah di Jawa terdiri atas Syu (Karesidenan yang dipimpin oleh Syucho, Si (Kotamadya) dipimpin oleh Sicho, Ken (Kabupaten) sipimpin oleh Kencho, Gun (Kewedanan) dipimpin oleh Guncho, Son (Kecamatan) dipimpin oleh Soncho, dan Ku (Desa/Kelurahan) dipimpin oleh Kuncho.Pada masa pendudukan Jepang terjadilah perubahan di bidang politik pemerintahan yakni adanya perubahan yang mendasar dalam sistem hukum. Dengan diberlakukannya pemerintahan militer sementara waktu dan jabatan Gubernur Jenderal dihapuskan diganti oleh tentara Jepang.



D.      KEBIJAKAN JEPANG MEMBENTUK BERBAGAI ORGANISASI SEKALIGUS KEBIJAKAN DIBIDANG MILITER

Masa pendudukan Jepang partai politik dibubarkan dan dibentuk perkumpulan atau organisasi yaitu:

a.       Gerakan 3A, dengan isinya : Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia.Yang dipimpin oleh Syamsuddin.Tujuannya didirikan untuk menanamkan kepercayaan kepada rakyat bahwa Jepang adalah pembela Indonesia.

b.       MIAI (Majlis Islam A'la Indonsia).Organisasi ini masih tetap berjalan karena masih diperbolehkan Jepang karena tidak termasuk kedalam partai politik.Pemimpinnya KH.Masmansyur,

c.        PUTRA (Pusat tenaga rakyat), dibentuk pada 1 Maret 1943,yang dipimpin oleh empat serangkai yaitu:Ir.Soekarno,Moh.Hatta,KH.Dewantara dan KH.Masmansyur. Tujuannya dibentuk untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju kemerdekaan.

d.       Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sang In) Chuo Sang In dibentuk pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo. Ketuanya adalah Ir. Soekarno sedangkan wakilnya adalah R.M.A.A Koesoemo Oetojo dan dr. Boentaran Martoatmojo. Tugas badan ini adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan.

e.       PETA, pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air yang disingkat PETA. Peta ini terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir Jepang.Namun kemudian Peta inilah yang kemudian menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan. Dengan adanya Peta ini, diharapkan rakyat Indonesia dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, apabila sewaktu-waktu Jepang meninggalkan negeri ini. Itulah sebabnya, maka disetiap kabupaten dibentuk Peta. Nama Peta untuk tingkat kabupaten disebut Daidan, dan dikepalai oleh seorang Daidanco.

f.         Jawa Hokokai(Gerakan kebaktian Jawa). Dibentuk pada tahun 1944.Organisasi ini dibentuk karena semakin memanasnya perang Asia Pasifik dan memiliki tiga dasar yaitu : mengorbankan diri,mempertebal persaudaran dan melaksanakan tugas untuk Jepang.



E.       KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG MILITER

Pengerahan pemuda Jepang menyadari perlunya bantuan penduduk setempat dalam rangka mempertahankan kedudukannya di kawasan Asia. Pada bulan April 1943, pemerintah militer Jepang secara intensif mulai mengorganisir barisan pemuda. Barisan pemuda ini berciri semi militer maupun militer. Tujuan Jepang adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar mampu mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan pasukan Sekutu. Berbagai barisan pemuda yang berbentuk semi militer, antara lain Seinendan, Fujinkai, dan Keibodan. Berikut ini wajib militer yang dibentuk untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu.

a. Seinendan (Barisan pemuda) sejarah mencatat pembentukannya ada yg bulan maret dan ada juga yang mengatakan bulan April 1943,dengan anggota para pemuda yang berusia 14-25 tahun.

b. Keibodan (Barisan pembantu polisi/ pejuang kewaspadaan),dibentuk pada 29 April 1943.Dengan anggotanya yang berumur 25-30 tahun.

c.  Fujingkai (Barisan wanita) dibentuk pada bulan Agustus 1943.yang berusia 15 tahun keatas

d. Gakotai (barisan pelajar)

e. Heiho (Pasukan pembantu) sebagai bagian dari AD dan AL Jepang,dibentuk bulan April 1943,yang berusia 18-25 tahun

f.   Peta (Pembela tanah air)

g. Jawa Hokokai (Kebaktian rakyat Jawa).Harus berbakti kepada Jepang.Jepang menancapkan kebijakannya dan bermaksud memanfaatkan rakyat Indonesia untuk kepentingannya,



Barisan Pelopor Pada tahun 1944,Jepang semakin terdesaknya dalam perang Pasifik.Satu demi satu daerah pendudukannya jatuh ke tangan pihak sekutu.Untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Indonesia, pada tanggal 14 September 1944 dibentuklah Barisan Pelopor, sebagai bagian dari Jawa Hokokai.Barisan pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Pimpinan organisasi dipegang  oleh Ir. Soekrno dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandardinata dan Buntaran Martoatmojo.



F.       KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG AGAMA

                Kebijakan Jepang terlihat ketika memasuki Indonesia dengan janji-janji yang membuat rakyat Indoneisa begitu yakin atas tindakan-tindakannya,yang sama sekali membuat rakyat tidak pernah mengira Indonesia akan menjadi jajahannya,seperti yang saya kemukakan diatas.Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yg dominan beragama Islam,dan bisa kita lihat dari Sabang sampai Merauke.Awal masuknya Jepang ke Indonesia,sebagai contoh Jepang juga pernah masuk ke Aceh yang merupakan pusat dari agama Islam.Awal pendudukan Jepang diIndonesia khususnya Aceh ini, memberikan harapan kebahagiaan rakyat Aceh yang akan menghormati agama Islam. Namun pada kenyataannya,setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia semua janji yang diucapkan di ingkarinya dan mulai bersikap keras.Harapan rakyat terhadap Jepang yang semula bersemi mulai sirna.Tidak ada lagi harapan bahwa Jepang akan menjadi pembela rakyat dan pelindung agama Islam.Karena Jepang sendiri beragama Sinto,yang memperbolehkan memakan babi,sementara dalam ajaran Islam sangat dilarang.Selain itu,Jepang juga menginstruksikan seluruh rakyat harus menunduk kearah matahari terbit yang disebutnya upacara Seikeire,sebagai tanda hormat kepada kekaisaran Jepan,dimana itu juga bertentangan dengan ajaran Islam sendiri.



G.      KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG SOSIAL-BUDAYA

                Kebijakan disini dapat kita lihat melalui penyerahan hasil panen berupa padi rakyat secara paksa,penyerahan ini tentulah menyengsarakan rakyat.Disebabkan keinginan Jepang bukan sekedar permintaan tapi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi masyarakat.Begitulah kekajaman Jepang.Akibatnya banyak yang menderita kelaparan,rakyat menderita kemiskinan,menurunnya kesehatan masyarakat,keadaan sosial semakin memburuk,dalam hal pakaian,rakyat terpaksa memakai baju dari goni,sehingga banyak berjangkit penyakit kulit,serta angka kematian semakin meningkat.



H.      KEBIJAKAN JEPANG DIBIDANG EKONOMI

                Jepang menggunakan cara untuk dapat memenuhi kebutuhan perang dan industrinya,dengan eksploitasi terhadap sumber daya alam Indonesia.Hal ini berupa ekploitasi bidang hasil pertanian,perkebunan,hutan,bahan tambang dll.Hasil kurasan nya ini hanya untuk keuntungan dan kepentingan Jepang sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.Dampaknya dari ekpokitasi besar-besaran ini merugikan bangsa Indonesia dan kesengsaraan berupa kekurangan sandang,pangan.Rakyat harus terus menjalani hidupnya dalam serba kekurangan,dan parah lagi bahan makanan dibawa Jepang untuk para prajuritnya,sementara rakyat Indonesia mati kelaparan.       Pemerintah Jepang pun mengawasi kegiatan perekonomian pada sisa-sisa barang perdagangan,sekaligus memonopoli.       Mengawasi perkebunan,dan setiap hasilnya harus diserahkan kepada Jepang.Jadi konsekuensinya SDA dan masyarakatnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan perang.Sehingga rakyat Indonesia mengalami kelemahan fisik,dan kekurangan material.       Selain memeras hasil bumi Jepang juga mengerahkan tenaga rakyat,yang dilatarbelakangi oleh terdesaknya Jepang dalam perang dunia ke II melawan tentara sekutu,dan Jepang sudah pasti memerlukan banyak sarana dan prasarana untuk itu.Maka dipergunakanlah tenaga manusia untuk melakukan kerja paksa(tanpa dibayar)yang kita kenal dengan sebutan Romusha.Romusha merupakan kerja paksa yang dikerahkan Jepang dengan tujuan untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan Jepang,serta objek-objek vitalnya,seperti:       Membangun jalan,lapangan terbang,goa-goa untuk tempat persembunyian,benteng-benteng,kubu pertahanan dan rel kereta api.Selain itu rakyat Indonesia juga diperintahkan untuk membangun jalan raya,sejauh 70 Km bahkan lebih dari 150 Km.Untuk memperoleh tenaga kasar dalam romusha ini dikumpulkan lah kaum-kaum pria di desa-desa tanpa diketahui darimana mereka harus dipekerjakannya.Banyak juga rakyat dipulau Jawa dikirim keluar Jawa yaitu ke Aceh,Maluku,Sulawesi bahkan ke luar negeri seperti ke Malaysia,Myanmar,dan Muang Thai Semua pekerjaan ini menelan korban jiwa yang tidak sedikit,korban yang gugur pun lebih banyak karena selain diserang wabah busung lapar dan terjangkit penyakit malaria.







2.      PERBANDINGAN KEBIJAKAN JEPANG PADA MASA AWAL DENGAN MASA AKHIR PENDUDUKAN DI INDONESIA.

A.      KEBIJAKAN JEPANG PADA MASA AWAL PENDUDUKAN

Begitu menduduki Indonesia, Jepang mempropagandakan kebijakan pemerintahan yang bersaudara. Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia. Dikatakan pula bahwa bangsa Jepang adalah turunan Dewa. Oleh karena itu, kedatangannya di Indonesia harus dipandang sebagai pelindung yang akan mendatangkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, termasuk Indonesia. Adapun prioritas kebijakan Jepang terhadap Indonesia ialah :
1. Menghapuskan pengaruh Barat
2. Memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang


Usaha-usaha pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia meliputi:
1. Melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan memajukan pemakaian bahasa Jepang.
2. Memperkenalkan penggunaan kalender Jepang.
3. Melarang semua kegiatan politik dan membubarkan semua perkumpulan yang ada.




Masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun merupakan suatu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Pada saat Jepang menyerah, telah berlangsung perubahan luar biasa yang memungkinkan terjadinya revolusi Indonesia.

a.       Bidang Pemerintahan
Wilayah Indonesia pada saat itu dibagi atas tiga daerah kekuasaan yaitu:
1) Sumatra dibawah Angkatan Darat ke XXV
2) Jawa dan Madura dibawah Angkatan Darat ke XVI
3) Kalimantan dan Indonesia timur dibawah Angkatan Laut Armada Selatan 2.



Pembagian tersebut membawa pengaruh perkembangan dan kebijakan daerah yang berlainan.
Untuk menarik simpati dan dukungan rakyat terhadap usaha perang, Jepang memberikan kesempatan rakyat Indonesia dalam urusan pemerintahan. Dewan Penasehat Pusat (Chuo Sangi In) dan Dewan Daerah (Shu Sangi Kai) dibentuk untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Sikap ramah dan lunak ini berlanjut, dimana lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih boleh dikibarkan. Para pemimpin politik yang dipenjara pada masa sebelumnya dibebaskan.

Birokrasi pemerintahan masa kolonial Belanda dilakukan perubahan. Jabatan gubernur jendral dihapus dan diganti kepala AL Jepang (Gunseikan). Sistem informasi/ pers dibentuk kantor berita Domei. Dalam aspek keamanan, seluruh rakyat dilibatkan agar ikut bertanggungjawab dalam keamanan daerah masing-masing.
Waktu itu, Jepang berusaha untuk menarik simpati dari bangsa ini agar tetap dipandang sebagai saudara tuanya. Rakyat diberi tahu bahwa yang menjadi musuhnya adalah Inggris, Belanda dan Amerika. Kesempatan dan kebijaksanaan Jepang yang demikian dapat juga dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam memperkuat perjuangan nasional. Hal ini terbukti dari gerakan para pemuda Indonesia yang terlibat dalam berbagai organisasi yang dibentuk Jepang. Pada masa itu, ada beberapa organisasi yang di bentuk oleh Jepang, antara lain:



a.       Gerakan Tiga A




Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiowiRF7EnYairqmYE7I_UTEtP4yNqxUi967s1iSdmcuYf-9M6SebJXDz9a_TlCMKgotqbIYR0E-UtXJcdcAJUTVLGhLtoBdngNQu6XNH-Z79TicWftiQN9Lg5ANM-af6acyjJfmMhji4gM/s320/60417_orig.jpg

Pada masa pendudukan Jepang, semua partai politik dibubarkan, kemudian dibentuk organisasi atau perkumpulan baru. Organisasi yang mula-mula dibentuk pada tahun 1942 adalah Gerakan Tiga A, dengan semboyan:
Gerakan tersebut dipimpin oleh Mr. Samsuddin dan Shimizu. Tujuannya untuk menanamkan semangat membela Jepang. Tetapi, pada tahun 1943 gerakan itu dibubarkan karena tidak berhasil.

b.       Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpinnya terkenal dengan sebutan Empat Serangkai, yaitu : Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansur.

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJPMujWC1yClCJ95gkPCk0Kevmz4NcnHDPfR0Bu3WNt-o6u43O5XF44-OdEFva2pxOVDLOdvKE4rP0pIcboj9UYu4viTCNejNspdMnwzHGn86xF101lW8WkMeSLWeZYd1GKjFzzcSlYz61/s280/4-serangkai.jpg

 Tujuannya adalah untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju kemerdekaan. Karena Jepang semakin timbul kekhawatiran, maka pada tahun 1944 Putera dibubarkan.

c.        Jawa Hokokai (Gerakan Kebangkitan Rakyat Jawa)

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwI9pslstXP6Mq3iZP8u9_B6-wEhT-F7Mz0rCJbGUPEBeebu9NiucDEegNcAufrTYzqRKnunuqIGL_I4sL2_wY5YjvtIhBiz1Xg0_SQX4xhm1seINW7c9H00dKG_xuRGfdat7MDuzJSAqw/s280/mengevaluasi-perkembangan-organisasi-pergerakan-zaman-jepang-14-638.jpg

Tujuannya untuk menggerakkan seluruh rakyat agar memberikan kebaktiannya kepada kekuasaan Jepang. Rakyat diminta untuk membantu dalam melawan Sekutu.

d.       PETA

Pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air atau disingkat PETA. PETA ini terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir Jepang. PETA inilah yang kemudian akan menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan.


Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvoXoNr6HSwghm-elG-r4OzyABb1RzhfrGkwa7XKAKOLYUWyiZva1K08F5ecPcXyL0IlVthJkzgXwneg-eS3w98BuQYE7Z4nl2VwVjhj5EYZ3RXuGTRkRQGzsy8eaKs23_G_SepfX8LMNo/s280/cc.jpg

Tujuannya agar dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, apabila sewaktu-waktu Jepang meninggalkan negeri ini. Itulah sebabnya, maka disetiap kabupaten dibentuk PETA. Nama Peta untuk tingkat kabupaten disebut Daidan, dan dikepalai oleh seorang Daidanco.

e.       Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)

Sementara partai-partai politik dibubarkan, Jepang masih memberikan izin untuk berkembangnya sebuah partai Islam, yaitu Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Karena organisasi ini bukan merupakan partai politik. Pimpinan MIAI diserahkan kepada Wondoamisena dan K.H. Mas Mansur. Bahkan negara Nippon ini memberikan bantuan, sebab kelompok Islam dinilai paling anti terhadap kekuasaan orang-orang barat.



Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBsKt7dHN-qmahOZcBw6KGJrUqDPXkd4ia-8caBCHtPQd5k9npmvaXysL2VALMH9ZickdgaCoxmGY9JDW3t7pmIz7KZU5ZOEkJhSehpXHVxFWeHa3GK_MC4LtycTdwelJ3Nx83XYLPVgMq/s400/1942-50R.JPG 

Akan tetapi, pada perkembangannya organisasi ini selalu dicurigai. Akhir tahun 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).



Kebijakan pendudukan Jepang dengan beberapa organisasi yang dibentuknya, sedikit banyak telah memberikan keuntungan bangsa Indonesia. Organisasi seperti Putera, Jawa Hokokai, Barisan Pelopor, telah dimanfaatkan Bangsa Indonesia untuk membina kader-kader pejuang yang tangguh. Bahkan, secara diam-diam telah digunakan untuk mengobarkan semangat nasionalisme demi perjuangan nasional.





B.       KEBIJAKAN JEPANG PADA MASA AKHIR PENDUDUKAN



Pada akhir tahun 1944, Jepang semakin terdesak, beberapa pusat pertahanan di Jepang termasuk kepulauan Saipan jatuh ke tangan Amerika Serikat. Jepang semakin terpuruk, semangat tempur tentara Jepang makin merosot dan persediaan senjata dan amunisi terus berkurang dan banyak kapal perang yang hilang, keadaan semakin diperburuk dengan perlawanan rakyat yang semakin menyala.

Pada tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Nideki Tojo diganti oleh Jenderal Koniaki Koiso. Kemudian pada tanggal 7 September 1944 Jenderal Koiso memberikan kebijakan  janji kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari.




1.          Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI

Pada 1 Maret 1945, panglima Jepang letnan jenderal kumakici horada mengumumkan pembentukan badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekan Indonesia (BPUPKI). Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara merdeka Indonesia.

Pengangkatan anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang diumumkan pada tanggal 29 April 1945. Sebagai ketua BPUPKI adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat, sebagai wakil ketua diangkat dua orang, yaitu R.P Suroso dan orang Jepang yang bernama Ichibangase. Upacara peresmian BPUPKI dilaksanaklan pada tanggal 28 Mei 1945 dihadiri oleh seluruh anggota dan dua pembesar Jepang yaitu Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura dan membawahi tentara-tentara yang bertugas di Indonesia) dan Panglima tentara ke-16 yang baruyaitu Letnan Jenderal Nagano. Sidang-sidang yang dilaksanakan BPUPKI.

a.       Sidang I (29 Mei -1 Juni 1945)

Description: https://ulvi90.files.wordpress.com/2015/07/gotong-royong-1.jpg




Hasil sidang I ini yaitu membahas rumusan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin mengusulkan lima asas dan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sokarno mengucapkan pidato tentang lima asas yang dikenal dengan istilah Pancasila.

Perumus dasar negara Indonesia merdeka yaitu :

1.   Mr. Muhammad Yamin (29 mei 1945) ,pokok pikiran : Peri kebangsaan, Peri kemanusiaan, Peri ketuhanan, Peri kerakyatan, Kesejahteraan rakyat.

2.   Prof. Dr. Supomo (31 mei 1945) , pokok pikiran : Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat.

3.   Ir.Soekarno (1 juni 1945), pokok pikiran : Kebangsaan, Internasionalisme dan Peri kemanusiaan, Mufakat dan Demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa.



Pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan orang anggota yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wachid Hasyim, Agus Salim dan Abikusno Cokrosuyoso membentuk panitia kecil yang merumuskan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Rumusan itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang kelak setelah mengalami sedikit perubahan ketika dijadikan Pembukaan UUD 1945.



b.       Sidang II (10-17 Juli 1945)

Sidang BPUPKI ke-2 ini merupakan kelanjutan sidang panitia kecil. Hasil sidang yaitu membahas rancangan hukum dasar yang nantinya setelah Indonesia merdeka disahkan menjadi UUD 1945.

Seiring berjalannya BPUPKI pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hirosima dibom atom oleh sekutu dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkannya BPUPKI dan dibentuklah PPKI (Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia). 








2.          Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI




Description: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbwmq9Bg5i2Fm8g9W5TeZ7qZo-dLCbHtRBC_OVfWJjJI0mykYafA




Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau disebut Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai Ir. Sukarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Pembentukan PPKI sebagai akibat dari bayangan kekalahan Jepang, karena pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom oleh Sekutu.

Lebih-lebih setelah tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom oleh Sekutu lagi. Dalam situasi demikian tiga pemimpin Indonesia yaitu Ir. Sukarno, Moh. Hatta dan dr. Rajiman Wedyodiningrat dipanggil ke Dalath, Vietnam Selatan oleh Marsekal Darat Terauchi. Ia menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksaaannya setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia yaitu meliputi seluruh Hindia-Belanda.

Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, dengan demikian berakhirlah Perang Pasifik. Bersamaan itu pula ketiga pemimpin yang pergi ke Dalath telah kembali ke tanah air. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pejuang nasionalis Indonesia untuk memproklamasikan dirinya sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Hingga akhirnya di adakanlah rapat PPKI pada 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di tandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah pembacan nakah proklamasi maka Indonesia dinyatakan merdeka dan berita kemerdekaan Indonesia di umumkan ke seluruh Indonesia dan dunia lewat alat komunikasi yang dimiliki oleh Jepang.

PPKI dapat bersidang setelah pengucapan proklamasi kemerdekaan, yaitu

§   Sidang pertama (18 Agustus 1945), hasilnya: Menetapkan Ir.Soekarno dan Moh.Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, Membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai pembantu presiden.

§   Sidang kedua (19 Agustus 1945), hasilnya : Menetapkan 12 departemen dan membagi Indonesia ke dalam 8 provinsi.

§   Sidang ketiga (22 agustus 1945), hasilnya : membentuk BKR (Badan keamanan rakyat), menetapkan PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai partai tunggal, membentuk KNID (komite nasional indonesia daerah).